TEMPO.CO , Jakarta - Pemerintah mengalokasikan belanja subsidi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014 sebesar Rp 336,2 triliun. Anggaran itu turun sekitar 3,4 persen dibanding anggaran dalam APBN Perubahan 2013.
"Anggaran sebesar itu kita alokasikan untuk subsidi energi dan non-energi, yang mencakup berbagai subsidi pangan, pupuk dan benih," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN 2014 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2013.
Sementara itu, untuk belanja pegawai pada tahun depan akan dialokasikan sebesar Rp 276,7 triliun, meningkat 18,8 persen dibanding alokasi dalam APBNP 2013. Sedangkan belanja bantuan sosial dialokasikan sebesar Rp 55,9 triliun, yang ditujukan untuk melanjutkan program-program perlindungan sosial di sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Adapun belanja modal pada tahun 2014 direncanakan mencapai Rp 205,8 triliun, atau naik 6,9 persen dari pagu dalam APBNP tahun 2013. Alokasi anggaran belanja modal diprioritaskan untuk mendukung ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keterhubungan domestik, serta upaya mitigasi dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.
Dalam RAPBN tahun 2014, alokasi anggaran transfer ke daerah direncanakan mencapai Rp 586,4 triliun atau meningkat 10,8 persen dari anggaran transfer ke daerah dalam APBNP tahun 2013. "Untuk mempercepat pembangunan di daerah tertinggal, kita memberikan alokasi DAK Tambahan sebesar Rp 2,8 triliun, guna mendanai kegiatan DAK di bidang infrastruktur dasar, yaitu jalan, irigasi, air minum dan sanitasi," kata SBY.
Untuk dana Otonomi Khusus dialokasikan anggaran sebesar Rp 16,2 triliun atau naik Rp 2,7 triliun dari anggarannya dalam APBNP tahun 2013. Dana itu dialokasikan masing-masing untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan Aceh. Selain diberikan dana otonomi khusus, untuk Provinsi Papua dan Papua Barat juga dialokasikan tambahan anggaran infrastruktur sebesar Rp 2,5 triliun.
"Pada kesempatan ini, saya sekali lagi minta agar Dana Otonomi Khusus benar-benar dikelola secara transparan dan akuntabel. Saya meminta agar pengawasan peman-faatan Dana Otonomi Khusus dapat makin ditingkatkan," tutur presiden.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan Tahun Depan Belanja Subsidi Capai Rp 336,2 Triliun sekarang.
No comments:
Post a Comment