Tabungan Perumahan Mencapai Rp 5,6 Triliun

www.ubaidillah.net Bisnis hari ini dihimpun dari Tabungan Perumahan Mencapai Rp 5,6 Triliun

Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sofyan BAsir (kanan) bersama Direktur Utama Perumnas Himawan Arief Sugoto melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di Jakarta, Selasa (3/4). ANTARA/HO/Wijayakusumah

TEMPO.CO , Jakarta - Ketua Pelaksana Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) Kementerian Perumahan Rakyat Heroe Soelitiawan mengatakan hingga kini jumlah iuran tabungan perumahan PNS yang dihimpun oleh Bapertarum selama 21 tahun mencapai sebesar Rp 5,582 Triliun.

"Sedangkan total dana yang telah disalurkan Bapertarum PNS mulai dari tahun 1993 hingga Desember 2013 sebesar Rp 3,094 Triliun," katanya di Gedung Kementerian Perumahan Rakyat, Senin, 27 Januari 2014.

Bapertarum PNS hari ini meluncurkan fasilitas layanan akun individu atau individual account Tabungan Perumahan (Taperum) bagi para pekerjanya. Dengan fasilitas akun individu, PNS untuk mengakses jumlah Taperum yang dimiliki secara online baik melalui website maupun handphone.

Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Rildo Ananda Anwar menjelaskan, selama ini banyak PNS yang tidak mengetahui berapa jumlah uang yang terkumpul dari potongan Bapertarum PNS. Berdasarkan Kepres Nomor 46 Tahun 1994, sejak 1 Januari 1993 setiap PNS (non TNI/ Polri/ Kemhan) diwajibkan setiap bulan hanya memberikan iuran dari gajinya sebesar Rp 3.000 untuk golongan I, Rp 5.000 (golongan II), Rp 7.000 (golongan III) dan Rp 10.000 (golongan IV).

"Saat ini masih dalam pembahasan interdep pembahasan masalah kenaikan iuran Taperum PNS menjadi 2,5 persen dari gaji. Jika hal itu terwujud, maka dana Taperum PNS bisa lebih banyak," katanya.

Heroe menilai jumlah iuran tersebut terbilang kecil dan tidak disesuaikan dengan besaran harga properti saat ini. Dia berharap dengan dinaikkan besaran iuran tersebut, maka setiap PNS yang belum memiliki rumah bisa memanfaatkan Taperum dengan jumlah pinjaman yang lebih banyak.

Menurut Heroe, hingga saat ini masih banyak PNS yang belum memiliki rumah sendiri. Untuk itu, kata dia, Bapertarum PNS terus berupaya membantu PNS dengan program Bantuan Uang Muka (BUM) ataupun Biaya Membangun sebesar Rp 15 juta.

ALI HIDAYAT

Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan Tabungan Perumahan Mencapai Rp 5,6 Triliun sekarang.

10 Kementerian Miliki Dana Sosial Rp 25,6 Triliun

www.ubaidillah.net Bisnis hari ini dihimpun dari 10 Kementerian Miliki Dana Sosial Rp 25,6 Triliun

TEMPO.CO , Jakarta -- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan ada bantuan sosial sebesar Rp 75,7 triliun yang tersebar di 14 kementerian atau lembaga. "Sebanyak Rp 25,6 triliun di antaranya tersebar di 10 kementerian dengan menteri-menteri yang berasal dari partai politik," kata Sekretaris Jenderal FITRA, Yenny Sucipto, melalui pesan elektronik kepada Tempo, Selasa, 17 Desember 2013.

Berikut ini 10 kementerian yang menerima bantuan sosial tersebut, dengan menteri-menteri yang berasal dari partai politik.

1. Kementerian Agama:

Asal partai politik menteri: PPP

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 5.559 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 11.280 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 11.568 miliar

2. Kementerian Pertanian:

Asal partai politik menteri: PKS

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 10.785 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 6.349 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 4.952 miliar

3. Kementerian Sosial:

Asal partai politik menteri: PKS

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 2.735 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 3.351 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 5.556 miliar

4. Kementerian Perumahan Rakyat:

Asal partai politik menteri: PPP

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 1.330 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 2.224 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: RP 1.802 miliar

5. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal:

Asal partai politik menteri: PKB

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 544 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 1.215 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 621 miliar

6. Kementerian Kelautan dan Perikanan:

Asal partai politik menteri: Golkar

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 784 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 727 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 595 miliar

7. Kementerian Pemuda dan Olahraga:

Asal partai politik menteri: Demokrat

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: -

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 608 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 532 miliar

8. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah:

Asal partai politik menteri: Demokrat

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 165 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 446 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 263 miliar

9. Kementerian Kehutanan:

Asal partai politik menteri: PAN

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 100 juta

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 200 juta

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: -

10. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi:

Asal partai politik menteri: PKB

Bantuan sosial yang diterima pada 2012: Rp 7 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2013: Rp 70 miliar

Bantuan sosial yang diterima pada 2014: Rp 25 miliar

Sementara itu, lima kementerian atau lembaga yang juga menerima bantuan sosial adalah Kementerian Dalam Negeri (Rp 9.585 miliar), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Rp 36.361 miliar), Kementerian Pekerjaan Umum (Rp 3.780 miliar), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) (Rp 191 miliar) serta Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (Rp 4 miliar).

MARIA YUNIAR

Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan 10 Kementerian Miliki Dana Sosial Rp 25,6 Triliun sekarang.