TEMPO.CO , New Delhi - Untuk mencegah informasi vital dibajak, India akan mendesak 400 ribu pejabat negara untuk mengirim semua email resmi melalui server pemerintah India.
"Ini menjadi bagian dari kebijakan baru yang akan segera dikeluarkan," ujar Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi Federal Shri Kapil Sibal kepada The Wall Street Journal.
Masih belum jelas pejabat yang terkena kebijakan itu, tetapi diperkirakan mereka adalah pejabat yang menangani pengambilan keputusan penting dalam pemerintah federal.
Langkah ini muncul saat para pejabat pemerintah meningkatkan penggunaan layanan email pribadi yang ditawarkan oleh perusahaan Amerika seperti Google dan Yahoo!
Para pejabat mendapatkan alamat email melalui National Informatics Centre (NIC), lembaga yang mengimplementasikan proyek TI pemerintah, tetapi banyak di antara mereka lebih memilih layanan e-mail pribadi, khususnya layanan Gmail besutan Google.
Seorang pejabat mengatakan kepada The Wall Street Journal bahwa hal itu terjadi karena fakta bahwa server pemerintah mengandalkan teknologi usang yang berakibat penundaan dalam penerimaan dan pengiriman email. Namun pejabat NIC tidak bersedia mengomentari hal ini.
Kapil Sibal serta dua menteri juniornya ternyata juga memiliki alamat email pribadi, bahkan mencantumkannya dalam situs resmi departemen telekomunikasi .
"Langkah untuk kembali menggunakan layanan email pemerintah ditujukan untuk memperkuat keamanan," kata J. Satyanarayana, birokrat paling senior di Kementerian Elektronik dan Teknologi Informasi, Jumat. Simak berita tekno lainnya di sini.
WSJ | ERWIN Z
Berita lain
Pandi Targetkan Seribu Situs Desa
Tengkorak Berusia 5.000 Tahun Ditemukan di Sungai
Di 2019, Satelit Canggih Milik Indonesia
Penelitian: Pria Tambah Tinggi 11 Cm Sejak 1870
Resep Kue Cokelat Berusia 350 Tahun Ditemukan
Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan India Batasi Penggunaan Gmail oleh Pejabat sekarang.
