Pemerintah Lamban Sesuaikan Tarif Tiket Pesawat

www.ubaidillah.net Bisnis hari ini dihimpun dari Pemerintah Lamban Sesuaikan Tarif Tiket Pesawat

Pemudik di Bandar Udara Radin Inten II (Branti), Sabtu, khususnya yang akan meninggalkan Lampung terus mengalami peningkatan sejak sehari setelah Lebaran (H+1) hingga Jumat (H+4), dengan total pemudik sebanyak 8.823 orang, sehingga pihak bandara menambah jadwal penerbangan sejumlah maskapai menjadi 18 kali. ANTARA/Taufik Hidayat

TEMPO.CO , Jakarta -Pemerintah dinilai lamban melakukan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat. Padahal, saat ini depresiasasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah mencapai 25 persen sehingga membebani ongkos operasi maskapai.

"Masalah nilai tukar rupiah ini masih menjadi isu utama di dunia penerbangan karena lebih dari 70 persen struktur biaya perusahaan penerbangan dipengaruhi oleh dolar," kata Chairman Indonesia National Air Carriers Association, Arief Wibowo kepada wartawan di Whitesky Aviation Halim Perdana Kusuma, Rabu, 5 Februari 2014.

Arief mengatakan, pemerintah selama ini lamban untuk mengatasi kesulitan yang ditanggung oleh maskapai. Sudah lebih dari enam bulan kondisi rupiah terus melemah, namun keputusan untuk menaikkan tarif batas atas tiket pesawat tak kunjung dikeluarkan. "Dengan manage penerbangan di low season, peak season, dan hi-season, kami harus dinamis memanajemen harga."

Saat ini, tarif atas tiket pesawat masih dipatok berdasarkan kesepakatan pada 2010 yakni dengan nilai tukar rupiah sebesar Rp 10.000 per dolar Amerika Serikat. Padahal, saat ini, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sudah di atas Rp 12.000. "Kami harapkan pemerintah sepakat menyesuaikan tarif atas minimal 20 persen diatas yang diberlakukan saat ini."

Sekretaris Jenderal INACA, Tengku Burhanudin juga menyayangkan sikap pemerintah ini. Menurut dia, saat ini biaya yang harus ditanggung maskapai per penerbangan dalam rupiah meningkat 25 persen. "Bagaimana kami mau menutupi beban ini. Kami minta ke Pak Menteri Perhubungan untuk segera menetapkan nasib kami," ujarnya.

Kementerian Perhubungan hingga saat ini belum memberi persetujuan atas usulan tersebut. Pemerintah hanya memberikan restu untuk penyesuaian biaya operasional yang dihitung per kilometer akibat lonjakan harga avtur dan bahan baku lainnya (fuel surcharge).

AYU PRIMA SANDI

Terpopuler :
Gita Wirjawan Nyapres, Australia Terancam?

Gita Wirjawan: Beras Vietnam Dipolitisasi

Nadella Datang, Bill Gates Pun Hengkang

Satya Nadella, CEO Baru Microsoft

Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan Pemerintah Lamban Sesuaikan Tarif Tiket Pesawat sekarang.