TEMPO.CO , Jakarta - Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi Real Estate Indonesia (REI), Theresia V Rustandi mengatakan sedang mencermati perkembangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman beberapa tahun belakangan ini. Dalam perspektif REI, persoalan pengembangan pembangunan kawasan perumahan dan permukiman ternyata semakin menumpuk.
"Berbagai kebijakan atau regulasi yang dikeluarkan pemerintah tidak selamanya sesuai dengan iklim usaha dan kenyataan di lapangan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perumahan Rakyat, Bank Indonesia, Badan Pertanahan Nasional, ternyata sulit diterapkan di lapangan," kata Theresia saat ditemui di Gedung Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin 27 Januari 2014. "Tidak tepat sasaran atau bahkan justru memperlambat pasokan perumahan itu sendiri."
Karena itu, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat REI, Eddy Hussy menyatakan, pada tahun ini akan menyusun database perumahan nasional setelah membuat berbagai kajian. Hasilnya akan disampaikan kepada pemerintah terkait kebijakan pembangunan perumahan yang terangkum dalam buku cetak biru real estate Indonesia, "Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi Indonesia". Saat ini, Indonesia belum memiliki database yang valid tentang pembangunan perumahan.
"Kementerian Perumahan Rakyat belum punya data tersebut. Harusnya punya, karena dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan nanti bisa terukur sehingga hasilnya efektif," kata Eddy saat ditemui di Hotel Luwansa, Kuningan, Jakarta, Senin, 27 Januari 2014.
Menurtnya, beberapa kementerian memiliki data terkait bidang yang mereka tangani. Dia mencontohkan, Kementerian Pekerjaan Umum yang mempunyai data panjang jalan nasional dan jembatan.
Oleh karena itu, kata Eddy, REI akan mencoba menyusun secara detail persoalan database pengembangan perumahan dan permukiman ini. Data base perumahan nasional sangat penting bagi pemerintah dan para pengembang. Pemerintah dapat memanfaatkan data tersebut dalam menyusun regulasi. Sedangkan bagi para pengembang swasta berguna dalam menyusun investasi.
"Oleh karena itu, REI sebagai mitra kerja pemerintah bisa saja meminta masukan lebih lanjut dengan kementerian terkait, khususnya kementerian perumahan rakyat dan kementerian dalam negeri," katanya.
Pada tahun ini, para pengembang tetap optimistis di tengah berbagai tekanan terhadap ekonomi bangsa. Kendati demikian, dia mengakui akan situasi 2014 yang sering disebut sebagai tahun politik. Di tahun pemilu ini para investor akan wait and see sebelum mengambil keputusan investasi.
ALI HIDAYAT
Berita Terpopuler:
Cuit Anas Urbaningrum: Demokrat Ganti Ketua Umum
Irfan Bachdim Resmi Gabung Klub Jepang
Survei: PDIP Tak Usung Jokowi, Prabowo Menang
Arthur Irawan Bergabung ke Malaga
Subcribe semua relasi yang berhubungan dengan REI Sesalkan Kebijakan Pemerintah sekarang.
No comments:
Post a Comment